92 Pulau Terluar Berpeluang Dikuasai Asing

Sebanyak 92 pulau terluar di Indonesia saat ini perlu diamankan karena sangat berpeluang diambil alih pihak asing. “Kalau tidak diamankan, nasib 92 pulau itu akan sama dengan Pulau Sipadan dan Ligitan,” kata peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Prof. Dr. Ono Kurnaen Sumadiharga di Jakarta, Ahad (24/5).

Menurut Ono, 92 pulau yang perlu diamankan itu lokasinya tersebar dari Aceh hingga Papua dan berada cukup jauh dari garis pantai wilayah yang berpenduduk serta sebagian belum memiliki nama. Ono mencontohkan beberapa pulau yang berada di sekitar Pulau Biak, Papua yang sangat jarang dikunjungi pejabat pemerintahan. Demikian juga beberapa pulau kecil yang berada di sekitar kepulauan Natuna, Kepulauan Riau yang juga jarang ditempati.

Akibat jauhnya lokasi dan jarang dikunjungi tersebut, 92 pulau itu sangat berpeluang diduduki dan direbut pihak asing. “Awalnya mungkin hanya nelayan asing yang menyandarkan kapal, lalu menetap sekian lama. Setelah itu menancap bendera negaranya dan mengklaim jadi milik mereka,” katanya.

Guru besar bidang Oseanografi Universitas Indonesia (UI) dan Institut Pertanian Bogor (IPB) itu menambahkan, ada juga pulau yang berpenduduk memiliki peluang diklaim pihak asing menjadi milik negara mereka. Ono mencontohkan beberapa pulau di Kabupaten Sangihe, Sulawesi Utara, yang penduduknya banyak berbahasa Tagalog, bahasa resmi Filipina dan menggunakan mata uang negara tetangga itu, Peso.

Jika tidak disikapi dengan bijaksana, tidak tertutup kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di pulau tersebut. Untuk mengantisipasi hal-hal itu, pemerintah menurut Ono perlu melakukan penjagaan, seperti menempatkan personil TNI Angkatan Laut agar pulau-pulau itu tidak dipergunakan pihak asing.

Jika kurang mampu, pemerintah dapat menjalin kerja sama dengan pihak swasta agar pulau-pulau itu dimanfaatkan seperti dijadikan tempat wisata. Apabila sudah ada kegiatan di pulau-pulau terluar itu, maka pihak mana pun tidak berani untuk melakukan kegiatan ilegal, termasuk mengklaimnya sebagai milik mereka.

Pemerintah dapat juga memasukkan pihak asing untuk mengelola pulau-pulau itu. “Namun harus ada perjanjian yang tidak merugikan Indonesia dalam segala hal,” katanya.

~ oleh lintasdunia pada Mei 24, 2009.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: