Kartu Pegawai Bisa Jadi ATM

dentitas setiap pegawai pemerintah pada kartu Nomor Induk PNS (NIP), kini digantikan dengan Kartu Elektronik PNS (KPE). Produk terbaru ini memiliki multifungsi, mulai dari kartu ATM, kartu asuransi kesehatan, kartu kredit perumahan (Bapertarum), kartu pensiun, hingga kartu untuk rekening gaji.
Deputi Bidang Informasi Kepegawaian, Badan Kepegawaian Negara, Dra. Masni Rani Mochtar, M.Si., kepada Singgalang, Sabtu (23/5) di Padang menyebutkan, penerapan KPE ini sebagai upaya peningkatan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan PNS.
“Dengan KPE ini, semua birokrasi terhadap PNS dipangkas. Artinya kita akan memberikan pelayan yang efektif dan efisien kepada PNS. Selain itu juga lebih transparan,” sebut Masni, yang merupakan urang awak kelahiran Sungai Limau, Padang Pariaman itu.
Ia menyebutkan, KPE itu akan tetap berlaku walau pemiliknya sudah pensiun. Kartu tersebut memang sengaja dirancang multiguna, terutama untuk kebutuhan pelayanan di bidang kepegawaian dan pengendalian data kepegawaian. Di kartu itu terdapat sebuah chip, yang jika dibaca dengan alat khusus, berisikan data lengkap kepegawaian pemegang kartu, ada sidik jari, foto, dan lainnya.
“Jadi apapun tentang PNS tersebut, bisa diketahui dari kartu itu. Termasuk juga jika PNS tersebut ingin mengetahui apa saja hak dan kewajibannya. Tentang jenis pelayanan Askes yang diperoleh sesuai dengan pangkatnya dan sebagainya. Jadi semua lebih transparan. Tak ada lagi PNS yang akan ‘dibodohi’ oleh penyedia jasa,” jelasnya.
Setidaknya dengan KPE itu, informasi tentang kepegawaian dapat diperoleh dengan cepat, akurat, lengkap, up to date (terkini) dan terpercaya. Sehingga sistem administrasi pemerintahan bisa lebih profesional, khususnya dalam urusan pengembangan karir berdasarkan pada prestasi dan kompetensi.
Penerapan KPE yang didasarkan atas Keputusan Kepala BKN No. 7 Tahun 2008 itu tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik (KPE). Masni menyebutkan, ide awal yang mengilhaminya merancang KPE tersebut karena ia melihat selama ini, data tentang kepegawaian kurang terkelola dengan baik, sebab masing-masing daerah mengelola sendiri data pegawainya.
“Saat saya lakukan verifikasi data, ternyata ada NIP yang dipakai oleh lebih dari satu orang, sebab masing-masing daerah mengeluarkan NIP sendiri. Untuk itu, dengan KPE baru, maka PNS juga akan diperbarui NIP-nya yang angka-angka terdiri tanggal lahir, bulan dan tahun diangkat sebagai PNS, jenis kelamin dan nomor urut. Dengan NIP baru itu, rasanya tidak mungkin ada NIP yang dobel,” jelasnya.

(from harian singgalang)

~ oleh lintasdunia pada Mei 25, 2009.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: