Tagihan Indosat Naik Rp2 M! Listrik Tower Telkomsel Dimatikan

Operator selular bisa menggugat PT PLN Batam ke pengadilan negeri karena sewenang-wenang menaikkan tarif listrik.
”Kenaikkan tarif yang dilakukan PLN Batam merupakan kebijakan lokal. Ini bukan berdasarkan Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 33 Tahun 2008,” kata pemerhati Kebijakan Publik dan Perlindungan Konsumen, Agus Pambagio, kepada Batam Pos, kemarin menanggapi kasus listrik ini.
Ia menilai, PLN Batam harusnya melakukan sosialisasi dulu ke pelanggan sebelum menaikkan tarif. Kalau tanpa sosialisasi itu namanya semena-mena.
”Operator seluler di Batam bisa membawa masalah ini ke proses hukum. Banyak undang-undang yang bisa dikenakan tinggal pilih saja,” kata mantan pengurus Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) itu.
Pemerintah, jelasnya, hanya bisa menjadi mediasi saja. Jika kasus ini sudah sampai ke proses hukum, baru pemerintah pusat bisa masuk untuk mencarikan jalan keluar.
Kasus PLN Batam dengan pelanggan murni hubungan bisnis. Kedua belah pihak bisa melakukan tawar menawar dalam menentukan kesepakatan.
”Jika satu pihak tidak setuju, ya bawa ke proses hukum saja. Tidak benar juga PLN menaikkan seenaknya,” kata Agus.
Advokat Ampuang Situmeang juga berpendapat sama. Menurutnya, operator selular yang keberatan dengan kenaikan tarif listrik 300 sampai 4.444 persen yang diawali dengan perubahan golongan dari B2 menjadi MG (multiguna) bisa mengajukan gugatan ke pengadilan negeri.
”Bisa. Operator bisa menggugat PT Pelina (PLN Batam, red) ke Pengadilan Negeri, itu langkah hukum yang bisa dilakukan saat ini,” ujarnya pada Batam Pos, kemarin.
Semestinya, kata Ampuan, ada pemberitahuan ke operator sebelum kenaikan itu diterapkan, apalagi perubahan golongan, mestinya ada pembicaraan business to business.
Ampuan juga mengungkapkan, kisruh operator telekomunikasi di Batam dengan PLN Batam ini, buntut kebijakan pemerintah (Permen 33/2008) yang diskriminatif.  ”Kalau kita tanya tarif dinaikkan, PLN pasti bilang mengikuti Permen 33. Kalau kementerian ESDM ditanya kenapa permen itu keluar? Jawabnya pasti karena itu sesuai rekomendasi dari DPRD Batam. Mutar-mutar di situ saja. Inilah akibat dari sebuah kebijakan yang diskriminatif,” kata Ampuan.
Setiap peraturan, lanjut Ampuan, tidak boleh ada yang diskriminatif. Kalau ada yang diskriminatif, maka itu sudah salah satu syarat batalnya sebuah kebijakan. ”Kami juga sudah mengajukan gugatan ke MA, tapi sampai sekarang belum ada putusan. Kalau ada putusan dan kita menang, maka Permen 33/2008 itu otomatis gugur atas nama hukum dan tarif kembali ke atauran lama,” kata Ampuan.
Ia menyarankan, Kadin dan Pemerintah membantu mencarikan solusi terbaik. Pasalnya, kalau listrik ke instalasi vital telekomunikasi di Batam diputus, maka komunikasi di Batam dan sekitarnya bisa lumpuh. ”Masyarakat lagi yang jadi korban tak bisa halo-halo (komunikasi),” kata Ampuan.
Ampuan juga menyoroti kinerja Lembaga Penyelesaian Perselisihan Konsumen. Semestinya, lembaga ini bisa berperan aktif membantu menyelesaikan persoalan ini. ”Inilah akibat kalau hajat hidup orang banyak diberikan semua ke swasta,” kata Ampuan.


Operator Temui Wako

Sementara itu, di kantor Wali Kota Batam, operator seluler dari PT Indosat, Telkomsel, Telkom, Bakrie Telekom, Mobile 8, Exelcomindo Pratama, 3, Axis menemui Wali Kota Batam Ahmad Dahlan untuk mencari jalan keluar atas kasus yang mereka alami.
General Manager (GM) Telkomsel Riau Kepulauan Mulyanta mengatakan, kenaikkan tersebut memberikan dampak negatif terhadap bisnis operator seluler di Batam. Selama ini, PT PLN Batam tidak pernah melakukan sosialisasi mengenai rencana mengubah status B2 menjadi multiguna (MG). Dari empat jam batas minumum waktu menjadi 12 jam. Sehingga per bulan menjadi 360 jam. Efeknya, ada perusahaan yang mengalami kenaikkan sampai 300 persen sampai  4.444 persen dari tarif awal. Kenaikkan tersebut dialami oleh PT Indosat.
Mulyanta menyebutkan, operator seluler kompak tidak membayar tagihan baru yang diberikan PLN Batam karena dinilai sangat memberatkan. Perusahaan seperti Telkom sudah mengalokasikan pengeluaran secara rinci. Jika ada penambahan pengeluaran secara mendadak, dari mana harus mencari uang tersebut.
”Jika menunggu bantuan pusat, proses lama. Tentunya PLN bisa melakukan isolasi tower yang dimiliki Telkom ataupun operator lain. Kita berharap PLN tak melakukan isolasi,” katanya.
Yang dikhawatirkan, jelasnya, jaringan Telkom di Batam menjadi pusat jaringan transmisi komunikasi internasional dan di Pulau Jawa. Jika pusat jaringan telekomunikasi tersebut dimatikan, maka jaringan telekomunikasi di Jawa juga akan bermasalah.
”SMS, telepon, dan mengirim data melalui internet tidak bisa. Untuk itu kita menjaga jangan sampai terjadi masalah,” ujar Mulyanta.
Sedangkan menurut GM Sales and Service Telkomsel Sumbagteng GH Widodo, ada beberapa tower Telkomsel yang sudah dimatikan aliran listriknya oleh PLN sehingga mengurangi layanan kepada pelanggan Telkomsel. Hal itu disebabkan Telkomsel belum membayar tagihan baru per April yang naiknya minimal 300 persen dari tarif sebelumnya.
Dia menyebutkan, kondisi pelanggan seluler di Batam saat ini sulit mengalami pertumbuhan. Operator hanya bisa mempertahankan pelanggan jangan pindah. Jika kondisi sekarang, maka akan menyulitkan operator memberikan pelayanan kepada pelanggan.
Sedangkan menurut Harris Poerwanto dari Indosat, pihaknya sampai menambah Rp2 miliar untuk listrik dengan adanya kenaikkan itu.
”Bukan hal yang mudah mencari uang Rp2 miliar. Karena kita tidak menduga akan ada pengeluaran sebesar itu,” kata Haris yang mengatakan ada BTS-nya yang persentase kenaikkan menembus empat ribu empat ratus empat puluh empat persen.
Ahmad Dahlan yang didampingi Kepala Dinas Perindag dan ESDM Ahmad Hijazi, Kepala Badan Kominfo Muramis, dan Kepala BKPM  Pirma Marpaung menyebutkan, Pemko Batam akan melakukan upaya mediasi menyelesaikan masalah. ”Karena ini urusan business to business, maka sebaiknya dicarikan jalan keluar antara PLN dengan pelaku usaha,” kata Dahlan.
Pemko, jelasnya, sudah melakukan upaya agar Kepmen 33 Tahun 2008 tentang tarif listrik di Batam itu direvisi. Yang kedua dilakukan meminya harga gas untuk PLN Batam diturunkan. Tetapi sampai saat ini tidak berubah. ”Jika pertemuan PLN dengan operator juga tak membuahkan hasil, kita akan kembali melakukan mediasi,” katanya.
Seharusnya, lanjut Dahlan, PLN Batam melakukan sosialisasi terhadap kenaikan tarif baru tersebut. Jangan dilakukan secara diam-diam. Memang diperlukan etika bisnis dalam menjalankan usaha supaya kesannya bagus.
Hijazi menambahkan, kenaikan tarif PLN itu tidak termasuk dalam Kepmen 33/2008. Karena itu, keputusan PLN Batam tanpa harus melibatkan komisaris PLN.
”Yang mungkin bisa dicarikan jalan keluar misalnya jika PLN menambah menjadi 12 jam pemakaian minimal, bisa direvisi menjadi tujuh jam. Di Tanjungpinang rata-rata enam jam pemakaian minimal,” kata Hijazi. Dengan demikian, operator seluler tidak terlalu berat membayar sampai 12 jam.
Hijazi menyebutkan, perlu juga diketahui alasan PT PLN menaikkan tarif terhadap operator seluler. PLN juga harus menjelaskan dengan rinci. Kondisi saat ini, ujarnya, tidak perlu diselesaikan di Jakarta. Sebab bisa melalui pendekatan bisnis.
Sekretaris PLN Batan I Wayan Jasmin mengatakan, pihaknya mengundang operator seluler untuk membicarakan masalah tersebut hari ini pukul 08.00. ***(batam post)

~ oleh lintasdunia pada Juni 4, 2009.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: